Ketua KPK Ungkap Temuan Penurunan Harga Makanan Bergizi Gratis, BGN Diminta Lakukan Evaluasi
Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkap hasil pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025), Setyo menyampaikan adanya indikasi penurunan nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Salah satu hal yang saya sampaikan adalah adanya informasi mengenai pengurangan harga makanan. Informasi ini masih perlu diverifikasi dan divalidasi, tetapi karena sifatnya pencegahan, kami ingin agar segera disikapi secara preventif,” ujar Setyo di Jakarta, Jumat (7/3).
Menurut Setyo, informasi tersebut diberikan kepada pihak BGN agar bisa segera ditindaklanjuti sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menerima baik masukan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan.
“Kami mengingatkan agar dilakukan pengecekan lebih lanjut. Jangan sampai masalah ini berkembang luas dan menjadi kontraproduktif,” lanjutnya.
Setyo menyoroti risiko penyimpangan dalam distribusi dana program MBG, yang dikelola di tingkat pusat namun harus tersalurkan hingga ke daerah.
“Yang kami khawatirkan adalah seperti es batu, mencair saat sampai di daerah. Kami mendapat laporan bahwa makanan yang seharusnya bernilai Rp10.000 justru hanya bernilai Rp8.000. Ini berpengaruh pada kualitas makanan yang diterima masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Setyo menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan. Ia mendorong partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan anggaran digunakan dengan benar.
“Pengawasan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk NGO independen, serta memanfaatkan teknologi informasi agar lebih transparan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana bersama jajarannya bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta masukan terkait pengelolaan program MBG. Dengan anggaran yang besar dan cakupan yang luas, BGN memerlukan pendampingan dalam memastikan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaannya masif, sehingga kami butuh bimbingan dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk KPK,” kata Dadan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah menerima arahan dari KPK terkait tata kelola keuangan yang lebih transparan serta penggunaan teknologi dalam pengawasan program MBG.
“Kami disarankan untuk meningkatkan transparansi, melibatkan lebih banyak pihak, dan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efisien serta mencegah potensi penyimpangan,” pungkasnya.
